Konflik berdarah itu bermula sejak saat
PT Silva Inhutani akan membuka lahan untuk menanam kelapa sawit dan
karet pada 2003. Usaha itu selalu ditentang masyarakat yang tinggal di
lahan sengketa itu. Mereka terus bertahan di tanah ulayat warisan para
leluhur.
Kemudian PT Silva membentuk Pam
Swakarsa, yang juga dibekingi oleh aparat kepolisian untuk mengusir
penduduk yang dianggap membangkang. Pasca adanya Pam Swakarsa itu,
terjadilah beberapa pembantaian sadis dari tahun 2009 hingga 2011.
Saat mengadu ke Komisi III DPR RI di Senayan, mereka juga menayangkan pembantaian mesuji yang dialami para petani tersebut yang sempat direkam dengan kamera ponsel.
Namun Polda Lampung membantah adanya
pembantaian petani di wilayahnya, kendati ada nama daerah bernama
Mesuji. Polda Lampung mengakui terjadi konflik masyarakat dengan petugas
keamanan perusahaan sawit pada 21 April 2011 lalu, yang mengakibatkan 2
warga dan 5 karyawan meninggal dunia. Namun, lokasi kejadian berada di
Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang
masuk wilayah Sumsel, bukan Lampung.
Mabes Polri telah meminta Polda Lampung
dan Sumatera Selatan menginvestigasi adanya informasi pembantaian 30
petani di Lampung sebagaimana aduan warga ke DPR RI. Demikian
disampaikan Kabag Penum Polri, Kombes (Pol) Boy Rafli Amar, di Jakarta,
Rabu (14/12).
Menurut Boy, ketidakjelasan lokasi
kejadian membuat kedua polda harus dilibatkan. Sebab, warga yang mengadu
ke DPR tersebut menyabutkan lokasi pembantaian ada di Mesuji, Lampung,
dan pembantaian yang dipicu sengketa lahan dengan perusahaan sawit itu
terjadi sejak 2009. Sementara, di provinsi Lampung dan Sumsel juga ada
nama daerah yang bernama Mesuji.
“Nanti akan ada. Daerah Mesuji itu ada
dua, di Sumsel dan Lampung. Yang disampaikan masyarakat akan ditelusuri
lebih lanjut, daerah mana, sejauh mana penanganan polisi saat itu. Jadi,
akan ada langkah-langkah investigatif,” ujar Boy.
Menurut Boy, penelusuran dari Mabes
Polri adalah mencari tahu ada tidaknya pidana yang belum diusut
kepolisian setempat. Namun, tetap menunggu kejelasan lokasi dan
rangkaian kejadian tersebut.
“Ini akan menjadi suatu bahan
penelusuran lebih lanjut, bagaimana proses yang terjadi, antara siapa
saja. Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan, tindakan yang merugikan
masyarakat. Jadi, akan ada investigasi terkait informasi dari
masyarakat,” paparnya.
0 Comments:
Post a Comment